topmetro.news – FPAN DPRD Medan sangat menyetujui pergeseran anggaran yang peruntukannya untuk penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat membahas upaya pengalihan beberapa pos di APBD Pemko Medan TA 2020. Yang ditujukan untuk biaya bantuan penanganan wabah Coronavorus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan.
Sebagaimana diketahui, Rakor Pimpinan DPRD Medan dengan para ketua fraksi serta anggota dewan bergabung di Banggar berlangsung, Senin (6/4/2020), di Gedung DPRD Medan.
“Fraksi PAN DPRD Medan memandang dampak sosial ekonomi masyarakat sangat terganggu. Hampir semua pergerakan ekonomi melambat dan bahkan terhenti. Baik yang selama ini mampu, akibat Covid-19 bisa jadi miskin mendadak,” ujar Ketua FPAN DPRD Medan ketika dihubungi usai rakor tersebut.
Hal itu, katanya, selain karena banyak berdiam diri di rumah demikian anjurannya sebagai salah satu upaya tidak mewabahnya penyebaran virus pandemik tersebut), warga juga harus menyiapkan fasilitas untuk mengantisipasi penularannya. Misalnya menggunakan masker, alat cuci tangan, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk menguatkan tubuh. Di antaranya vitamin C dan E. Dan semuanya butuh pendanaan.
Permintaan FPAN
Karena itu, FPAN DPRD Medan dalam pertemuan itu minta agar pemko menyiapkan masker untuk seluruh masyarakat. Demikian juga dengan rapid test. Sementara masalah anggaran, FPAN akan berupaya maksimalkan untuk pergeserannya.
Menurut FPAN, kata Edwin Nasution, dalam mengatasi dampak sosial yang timbul, 1.000 ton beras tidaklah cukup untuk 62 hari. Dan pembagian beras jangan hanya kepada 300 ribu warga yang tidak mampu saja. Mengingat dampaknya banyak orang yang mampu jadi tidak mampu kalau kegiatan usahanya tutup,” ujarnya.
Rapat itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE. Hadir antara lain, Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE, HT Bahrumsyah, dan Rajudin Sagala. Juga para pimpinan fraksi. Seperti Surianto (Gerindra), Rudyanto Simangunsong (PKS), Edwin Sugesti (PAN), Mulia Asri Rambe (Golkar), Afif Abdillah (Nasdem), Erwin Siahaan (HPP), dan Parlindungan Silahutar (Demokrat).
Dalam pertemuan itu, mereka sepakat menggeser mata anggaran di beberapa OPD Pemko Medan dan Sekretariat DPRD Medan. Ditujukan untuk kebutuhan biaya pencegahan dan dampak sosial, sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai rapat.
reporter | Jeremi Taran
